BURSA KERJA GRATIS

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) DIY kembali menggelar bursa kerja  gratis untuk umum di Gedung Wanitatama Yogyakarta pada 9 hingga 14 Oktober 2012. Job fair kedua yang digelar pihak Dinakertrans merupakan upaya menjembatani angkatan kerja dengan dunia kerja.

Kepala Disnakertrans DIY, Ir Budi Antono mengatakan bursa kerja ini juga untuk mengurangi jumlah pengangguran, baik pengangguran terbuka ataupun setengah pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka di DIY turun dalam kurun waktu 2 tahun terakhir dan relatif lebih rendah dibanding angka nasional.

"Saat ini tingkat pengangguran terbuka di DIY hanya 3,97 persen lebih kecil dibanding angka nasional yang mencapai 6,56 persen. Namun demikian, permasalahan pengangguran di DIY bukan hanya pengangguran terbuka tetapi juga setengah penganggur. Jumlah setengah penganggur saat ini cukup besar, mencapai angka 127.732 orang dan penduduk bekerja di sektor informal
sekitar 55,62 persen, umumnya bekerja dengan produktivitas yang rendah," paparnya di sela-sela pembukaan Job Fair Disnakertrans di Gedung Wanitatama, Selasa (9/10).

Budi mengungkapkan tingginya tingkat setengah penganggur yang berpendidikan tinggi di DIY karena kesempatan kerja yang terbatas pada sektor-sektor formal, belum link and match antara pendidikan dengan pasar kerja serta minimnya pendidikan berwirausaha (enterprenuership) bagi angkatan kerja.

"Minimnya lapangan kerja menyebabkan pekerja di sektor informal lebih besar mencapai 55,61 persen atau sekitar 1.000.283 orang sementara sisanya di sektor informal sekitar 798.312 atau 44,39 persen," tambahnya.

Kepala Bidang Bina Penempatan dan Perluasan Kerja Disnakertrans DIY, Basuki Murdowo mengatakan, Jumlah pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 3,97 persen dari jumlah penduduk 3.457.491. Pengangguran terbuka justru didominasi oleh oleh usia muda yang produktif.

Basuki menjelaskan jumlah sarjana yang menganngur mencapai  11.338 orang. Sedangkan pengangguran tertinggi adalah lulusan sekolah Menengah Kejuruan (SMK) yang mencapai 22.547 orang. Sedangkan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang menganggur mencapai  19.491 orang. Total pengangguran di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai 127 ribu orang.

"Pengangguran didominasi oleh kelompok umur di bawah 29 tahun, yaitu mencapai 70 persen. Kelompok ini merupakan pengangguran terbuka yang produktif," katanya

Pihaknya dengan anggaran dari APBD dan APBN terus berupaya menekan angka pengangguran antara lain pemberian pelatihan kewirausahaan hingga penyelenggaraan Job Fair secara gratis 2 kali dalam setahun. Tujuannya untuk mengurangi jumlah penggangguran di DIY.

Dekan Baru UGM periode 2012-2016 resmi dilantik

Sebanyak 18 dekan baru dan 1 Direktur Sekolah Vokasi UGM periode 2012-2016 resmi dilantik, Senin (8/10). Pelantikan dilakukan oleh Rektor UGM, Prof. Dr. Ir. Pratikno, M.Soc.Sc., di Balai Senat UGM. Rektor dalam pidato sambutannya mengatakan UGM memiliki tanggung jawab yang sangat besar tidak hanya dalam menjaga reputasi akademik.

Lebih dari itu, UGM juga diharapkan dapat memberikan dukungan yang besar agar kiprah yang dilakukan mempunyai relevansi yang tinggi bagi masyarakat, bangsa, dan negara serta terlibat dalam mengurai permasalahan bangsa. “Pagi tadi UGM memberikan pernyataan sikap terkait upaya pelemahan KPK. Itu merupakan salah satu bentuk kepedulian UGM terhadap persoalan bangsa,” katanya.

Untuk itu, Pratikno mengharapkan dukungan dan kerja sama para dekan baru dalam membawa UGM yang lebih baik ke depan serta memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, bangsa, dan negara.

“Meskipun memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, tetapi wajib bersinergi dan bekerja sama. Mohon dukungan semua pihak agar UGM di masa datang mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi bangsa dan negara,” tuturnya. Dalam kesempatan itu, Rektor tak lupa mengucapkan terima kasih kepada dekan lama atas pengabdian dan kerja keras yang dilakukan untuk kemajuan UGM.


Kedelapan belas dekan yang dilantik adalah Dr. Suwarno Hadisusanto , S.U. (Fakultas Biologi), Prof. Dr. Wihana Kirana Jaya, M.Soc.Sc. (Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Prof. Dr. Subagus Wahyuono, Apt. (Fakultas Farmasi), Dr. M. Mukhtasar Syamsuddin (Fakultas Filsafat), Prof. Dr. R Riyanto, M.Sc. (Fakultas Geografi), dan Dr. Drs. Paripurna P. Sugarda, S.H., M.Hum., LL.M. (Fakultas Hukum). Berikutnya, Dr. Pujo Semedi Hargo Yuwono, M.A. (Fakultas Ilmu Budaya), Dr. Erwan Agus Purwanto, M.Si. (Fakultas Isipol), drg. Erwan Sugianto, M.S., Sp.Pros(K), Ph.D. (Fakultas Kedokteran Gigi), Dr. drh. Joko Prastowo, M.Si. (Fakultas Kedokteran Hewan), Prof. Dr. dr. Teguh Aryandono, Sp.B(K)Onk. (Fakultas Kedokteran), dan Dr. Satyawan Pudyatmoko, S.Hut., M.Sc., (Fakultas Kehutanan).


Selanjutnya, Drs. Pekik Nurwantoro, M.S., Ph.D. (Fakultas MIPA), Dr. Jamhari, S.P., M.P. (Fakultas Pertnainan), Prof. Dr. Ir. Ali Agus, D.A.A., D.E.A. (Fakultas Peternakan), Supra Wimbarti, M.Sc., Ph.D. (Fakultas Psikologi), Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng. (Fakultas Teknik), dan Dr. Ir. Lilik Sutiarso, M.Eng. (Fakultas Teknologi Pertanian). Selain itu, Ir. Hotma Prawoto Sulistiyadi, M.T. dilantik sebagai Direktur Sekolah Vokasi

UGM Desak Presiden SBY

Ketegangan antara KPK dengan Kepolisian membuat prihatin banyak pihak, termasuk kalangan perguruan tinggi. Ketegangan tersebut dinilai telah melemahkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi Kepolisian, dan menurunkan harapan serta optimisme masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Fenomena ini semakin menjauhkan dari keadaan yang kita butuhkan dalam pemberantasan korupsi, yang seharusnya pertarungan terjadi antara KPK (termasuk Kepolisian) melawan koruptor,”tegas Rektor UGM, Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc. saat menyampaikan sikap resmi UGM terkait perseteruan antara KPK dengan Polri, Senin (8/10) di kantor Pusat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) FH UGM.

Saat memberikan pernyataan resmi tersebut Rektor didampingi oleh beberapa perwakilan Guru Besar, dosen, aktivis serta mahasiswa, seperti Prof. Dr. Djamaludin Ancok, Prof. Dr. Ir. Mochammad Maksum, Dr. Drs. Paripurna, S.H., M.Hum.,LL.M., Zainal Arifin Muchtar, S.H., LL.M. , Ir. Syaukat Ali, MT., Dr. Fahmy Radhi, MBA., Arie Sujito, S.Sos., M.Si., Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA (Universitas Andalas) serta Presiden BEM KM UGM, Giovanni van Empel.

UGM menurut Pratikno juga memprihatinkan upaya pelemahan pemberantasan korupsi yang dimotori KPK melalui beberapa hal, yaitu rencana revisi UU KPK serta tekanan terhadap personil KPK.
Melihat kondisi tersebut maka UGM mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengambil langkah cepat dan tepat untuk mendukung sepenuhnya KPK dalam pemberantasan korupsi, termasuk dalam mengupayakan penguatan posisi KPK sebagai lembaga extra-ordinary yang dibutuhkan dalam pemberantasan kejahatan luar biasa seperti korupsi.
“Selain itu kita juga mendesak DPR menghentikan revisi UU KPK yang akan melemahkan kelembagaan KPK,”katanya.

Di tempat sama pengamat sosial-politik UGM, Arie Sujito, S.Sos., M.Si. berharap agar Presiden SBY berani mengambil momentum kali ini dengan mendukung dan memperkuat KPK. Presiden harus berani mengambil resiko untuk menyelamatkan rakyat dengan mendukung KPK.
“Jangan sampai ujung-ujungnya korupsi ini bisa ditawar dan menjadi kompromi karena hanya akan membuat pemiskinan dan jarak dengan rakyat,”kata Arie.
Sementara itu Prof. Dr. Saldi Isra, SH, MPA berharap Presiden SBY tegas dalam menyampaikan sikap, tidak mengambang dan multi tafsir dalam mendukung KPK. Rencana pertemuan antara KPK dengan Polri diharapkan jangan sampai menghasilkan win-win solution khususnya terkait kasus korupsi simulator SIM.
“Presiden harus bisa menangkap aspirasi publik sehingga tidak muncul pertanyaan ‘kemana Presiden kita?,”papar Saldi.

Usai membacakan pernyataan sikap, Rektor UGM diikuti oleh civitas akademika UGM tersebut kemudian membubuhkan tanda tangan dukungan sikap terhadap penyelamatan dan penguatan KPK pada sebuah spanduk