YOGYAKARTA - Setiap terjadi kenaikan harga minyak dunia, yang memicu membengkaknya jumlah subsidi dalam APBN, pemerintah selalu mewacanakan program pembatasan pemakaian BBM bersubsidi dan program pengembangan bahan baku alternatif (BBA). Namun, kedua program tersebut tampaknya hanya sebatas wacana saja. Ujung-ujungnya, pemerintah selalu memilih alternatif kebijakan yang paling gampang ditempuh, yakni penaikan harga BBM bersubsidi. Ironisnya, setelah penaikan harga BBM bersubsidi diputuskan, pemerintah seakan melupakan begitu saja kedua program tersebut.
“Jika tahun berikutnya terjadi lagi kenaikan harga minyak dunia, pola kebijakan serupa terulang kembali, seperti yang tengah terjadi pada 2012 ini,”papar Direktur Eksekutif Mubyarto Institute, Dr.Fahmy Radhi, MBA, saat berbicara pada 90 Minutes Seminar on Knowledge Partnership dengan tema “Menyikapi Kebijakan BBM di Indonesia” , di R. Multimedia Lt.3, Rabu (21/3).
Fahmy menambahkan di satu sisi, rencana pembatasan itu akan menghemat subsidi BBM sekitar Rp 165,3 triliun. Namun, dengan persiapan yang teramat minim dikhawatirkan rencana itu akan lebih banyak mendatangkan “madharat” daripada manfaatnya. Di tengah ketidakberdayaan Pertamina dalam menyediakan kebutuhan Pertamax akan memaksa bangsa ini semakin tergantung kepada komoditas impor. Pasalnya, konsumsi premium sudah mencapai sekitar 23,2 juta kilo liter per tahun, sedangkan produksi Pertamax dari kilang Pertamina hanya mencapai 600 ribu kilo liter per tahun.
“Akan tidak terelakan lagi, kebijakan pembatasan BBM subsidi dengan migrasi ke Pertamax meningkatkan impor Pertamax dalam jumlah yang sangat besar. Meskipun belakangan ini diurungkan dan beralih ke BBG (bahan bakar gas),”kata Fahmy.
Dosen Sekolah Vokasi ini juga menilai kenaikan harga BBM bersubsidi selalu memberikan dampak terhadap penurunan tingkat kesejahteraan rakyat, bahkan memberikan kontribusi dalam pemiskinan rakyat Indonesia. Pemberian kompensasi akibat kenaikan harga BBM dalam bentuk Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada keluarga miskin, imbuh Fahmy, tidak memadai untuk menomboki kenaikan harga kebutuhan pokok yang dipicu kenaikan harga BBM.
“ Agar akselerasi proses pemiskinan dari dampak penaikan harga BBM tidak terjadi, jumlah dana BLSM seharusnya dinaikan menjadi sebesar Rp 200.000 hingga Rp 250.000 setiap keluarga per bulan. Bukan hanya Rp 150.000 per bulan,”tegasnya.
Sementara itu Kepala Pusat Studi Energi (PSE) UGM, Prof.Dr. Jumina dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa kebijakan kenaikan harga BBM dapat menimbulkan multiplier effect . Dengan kondisi itu maka sebelum diimplementasikan pada tanggal 1 April 2012 nanti sebaiknya disikapi secara arif dan diantisipasi secara lebih dini sehingga implikasi negatif seperti pelemahan ketahanan energi nasional tidak terjadi.
Jumina menjelaskan bahwa ketahanan energi, khususnya BBM merupakan salah satu faktor krusial dalam ketahanan nasional sehingga wajar jika Lemhanas memberikan sinyal kepada pemerintah bahwa stok BBM Indonesia yang rata-rata hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri selama 20 hari saja rawan ketahanan energi.
“Angka tersebut jauh di bawah stok minyak Singapura yang mencapai 120 hari dan Jepang 107 hari. Padahal kita tahu kedua negara maju itu tidak memiliki deposit minyak bumi,”kata Jumina.
Ia menilai kebijakan energi (dalam hal ini BBM) yang tidak tepat, baik untuk negara pengimpor maupun pengekspor dapat menimbulkan ancaman serius terhadap ketahanan energi negara tersebut. Ancaman yang mungkin terjadi yaitu baik ancaman non fisik seperti harga minyak mentah yang fluktuatif di luar perkiraan, maupun ancaman fisik seperti sabotase infra struktur BBM dan sumber energi non BBM.
Di akhir paparannya Jumina juga mendorong agar pemerintah melakukan penguatan ketahanan energi melalui penghematan energi terbarukan maupun energi tak terbarukan yang diproses supaya ramah lingkungan , mempercepat penguasaan teknologi di bidang eksplorasi, pengelolaan konversi, penghematan energi dan teknologi energi baik terbarukan maupun tak terbarukan (Humas UGM/Satria AN)
